Dasar Hukum Pengawasan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Dasar Hukum Pengawasan Pangan

Landasan regulasi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di wilayah DKI Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 2

UU No. 18/2012 Undang-Undang tentang Pangan

UU No. 11/2020 Undang-Undang tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah 3

PP No. 17/2015 Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

PP No. 86/2019 Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan

PP No. 5/2021 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden 3

Perpres No. 83/2017 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi

Perpres No. 22/2009 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Perpres No. 46/2020 Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protocol To Amend The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve Agreement

Peraturan Menteri Pertanian 6

Permentan No. 64/2013 Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik

Permentan No. 53/2018 Peraturan Menteri Pertanian tentang Keamanan dan Mutu Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Permentan No. 14/2008 Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

Permentan No. 51/2008 Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Permentan No. 20/2010 Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian

Permentan No. 88/2011 Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan

Peraturan Daerah 1

Perda DKI No. 8/2004 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Pertanian di Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur 2

Pergub DKI No. 190/2010 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian

Pergub DKI No. 159/2012 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pelaksanaan Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia 1

Fatwa MUI No. 43/2012 Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penyalahgunaan Formalin dan Bahan Berbahaya Lain

Catatan Penting

Peraturan perundang-undangan yang tercantum dapat mengalami perubahan atau pembaruan. Untuk informasi terkini silakan menghubungi DKPKP Provinsi DKI Jakarta.

Pengawasan keamanan pangan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan pangan di wilayah DKI Jakarta.