Profil PPID
Profil PPID DKPKP
Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Transparan, Cepat, Mudah, dan Terpercaya
Tentang PPID

PPID Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta hadir sebagai wujud komitmen dalam penerapan good governance yang memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Visi & Misi
Visi

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas guna memenuhi hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi wadah yang mampu memberikan kepercayaan, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Misi
  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Mengembangkan sistem penyediaan informasi yang inovatif, responsif, dan mudah diakses masyarakat.
  • Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan layanan informasi publik.
  • Mendorong keterbukaan informasi melalui proses layanan yang cepat, tepat, dan sederhana.
Tugas & Fungsi
Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan.

  • Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas KPKP.
  • Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas KPKP.
  • Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas KPKP.
  • Perumusan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang terkait.
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang terkait.
  • Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang terkait.
  • Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi.
  • Pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital Dinas KPKP.
  • Pembangunan dan pengembangan kegiatan urusan ketahanan pangan, kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, dan kesehatan hewan.
  • Perlindungan sumber daya dan ekosistem ketahanan pangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, dan kesehatan hewan.
  • Pelaksanaan perlindungan masyarakat terhadap bahaya bahan pangan asal hewan, tanaman, dan ikan.
  • Pemantauan distribusi, keanekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.
  • Fasilitasi pemasaran hasil urusan ketahanan pangan dan sektor terkait.
  • Penyelenggaraan standardisasi kegiatan bidang terkait.
  • Konservasi dan pengembangan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
  • Pengelolaan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.
  • Pengelolaan prasarana, sarana, dan kesekretariatan Dinas KPKP.
  • Pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan.
  • Koordinasi, evaluasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Tugas kedinasan lain sesuai arahan Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.
Struktural
Bagan Pejabat Struktural
Dasar Hukum
Undang-undang Republik Indonesia
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Unduh
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Unduh
Peraturan Pemerintah
PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
Unduh
Peraturan Komisi Informasi
Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Unduh
Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Unduh
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Unduh
Peraturan Gubernur
Pergub No. 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Unduh
Keputusan Gubernur
Kepgub DKI Jakarta No. 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
Unduh
Instruksi Sekretaris Daerah
Instruksi Sekda DKI Jakarta No. 42 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Unduh